Ketua KPK Hadiri Rakor Pemberantasan Korupsi Pemerintah Daerah se-Provinsi Sumatera Barat

HORIZONE  - Rapat koordinasi (rakor) Pemerintah Daerah diikuti oleh kepala daerah se-Provinsi Sumatera Barat mengangkat tema  pemberantasan korupsi berlangsung di Auditorium Gubernuran Sumatera Barat, Selasa (21/6) di Padang.

Rakor pemberantasan korupsi ini, dihadiri langsung oleh Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI, Komjen Pol (Purn) Firli Bahuri, M.Si, Deputi Kepala BPKP Bidang Investigasi, Agustina Arumsari,AK,MH, Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi, seluruh kepala daerah di Provinsi Sumatera Barat, Sekretaris Daerah se-Sumatera Barat dan Inspektur se-Sumatera Barat.

Firli Bahuri pada kesempatan itu, kembali mengingatkan peran penting para kepala daerah dalam mewujudkan tujuan negara, menjaga dan menjamin stabilitas politik dan keamanan, menjamin keselamatan seluruh masyarakat dari segala bentuk ancaman dan gangguan, menjamin kepastian kemudahan investasi dan perizinan usaha.

Selanjutnya, melaksanakan dan menjamin keberlangsungan program pembangunan nasional serta mewujudkan aparatur yang bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). Diharapkan para kepala daerah dapat memainkan peran penting ini.

Adapun tujuh indikator pembangunan nasional yakni angka kemiskinan, angka pengangguran, angka kematian ibu melahirkan, angka kematian bayi, indeks pembangunan manusia, pendapatan perkapita serta angka genio ratio.

Selanjutnya, strategi pemberantasan korupsi ialah pendekatan pendidikan masyarakat, pendekatan pencegahan serta pendekatan penindakan. Dalam mewujudkan Indonesia bebas korupsi, KPK juga telah bekerjasama dengan BPKP dan Kementerian Dalam Negeri.

Kerja kita selama ini harus kita ukur, sejauh mana angka integritas, ukur juga indeks perilaku korupsi. 

"Survei Penilaian Integritas (SPI) juga telah dilakukan oleh KPK, Provinsi Sumatera Barat berada di posisi 7 dengan angka indeks SPI sebesar 75,44 persen. Survei ini dilakukan kepada individu, institusi dan kementerian lembaga. Semoga Provinsi Sumatera Barat tetap menjaga akuntabilitas, transparansi dan tetap mencegah segala bentuk praktek-praktek korupsi," tutupnya.

Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah mengatakan, Pemprov Sumatera Barat berkomitmen dalam pencegahan korupsi, hal itu sejalan dengan misi yang tertuang dalam RPJMD Provinsi Sumatera Barat tahun 2021-2026. 

“Kita pemprov berupaya mewujudkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang bersih, akuntabel serta berkualitas, dan memberikan pelayanan kepada publik dengan mengantisipasi tindakan korupsi,” ucapnya. 

Dikatakan Gubernur, untuk mengantisipasi dan mencegah praktik korupsi diwilayah Provinsi Sumatera Barat, dan meningkatkan kecerdasan pengetahuan serta sikap masyarakat terhadap nilai-nilai anti korupsi, dan memotivasi masyarakat melakukan gerakan anti korupsi berkelanjutan, akan dilakukan penyuluhan anti korupsi oleh tim penyuluh anti korupsi di kabupaten dan kota di Sumatera Barat yang pada saat tersebut turut dikukuhkan. 

( Aznul Hakim )