Lakukan Reses, Anggota DPRD Kota Solok Irwan Sari In Tampung Aspirasi Terkait Bantuan Sosial

HORIZONE - Anggota DPRD Kota Solok, Irwan Sari In mendapat berbagai keluhan dan masukan dari masyarakat ketika melakukan Reses masa sidang II di Daerah Pemilihan Tanjung Harapan, Kota Solok, baru-baru ini.

Diantara aspirasi warga yang mengapung menyangkut persoalan tempat pembuangan sampah yang masih ada belum tersedia, terjadinya penumpukan sampah di depan SKB Tembok atau depan SMKN 2 yang mengeluarkan bau tak sedap bahkan sudah berserakan sampai ke jalan, serta persoalan Program Keluarga Harapan (PKH), sistim Drainase dan infrastruktur jalan yang telah lama rusak menuju Puskesmas Nan Balimo.

menanggapi itu,  anggota DPRD Kota Solok,Irwan Sari In mengatakan, akan menindaklanjuti aspirasi yang disampaikan sesuai dengan kewenangan dari DPRD Kota Solok yaitu legislasi, pengawasan dan anggaran. 

Aspirasi ini, kata dia, akan disampaikan kepada Pemerintah Daerah dan pihak terkait. 

" Kami akan meminta Pemerintah mendata masyarakat, supaya ada solusi terbaik demi terwujudkan Pemerataan Program yang diturunkan oleh Pemerintah Pusat dan lebih tepat sasaran,” katanya. 

Irwan juga menjelaskan soal keluhan warga yang awalnya terdaftar sebagai penerima PKH,  namun akibat nama si penerima ada 2 orang atau ganda dengan alamat yang sama, maka Dinas Sosial melakukan pemblokiran terhadap satu nama. 

Semenjak pemblokiran tersebut, mengakibatkan tidak adanya kejelasan terhadap si penerima yang namanya tidak di blokir.

Selain itu,  masih ditemukan juga ditengah – tengah masyarakat tentang bagaimana caranya bisa masuk menjadi orang penerima bantuan PKH. 

Padahal berdasarkan faka lapangan, masih ada orang yang dikategorikan layak menerima bantuan namun tidak mendapatkan bantuan PKH.

Begitupun sebaliknya, ada orang yang tidak layak menerima bantuan namun yang bersangkutan namanya masuk sebagai penerima bantuan PKH dari Pemerintah.
 
Irwan Sari In menjelaskan,  dari aspirasi yang disampaikan  masyarakat di Daerah Pemilihan Tanjung Harapan masih di dominasi dengan persoalan bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH). 

" Kami meminta agar Dinas Terkait menyalurkan bantuan seperti program keluarga harapan (PKH) dengan adil dan tepat sasaran. Karena berdasarkan laporan dilapangan masih banyak masyarakat yang mengeluhkan tentang proses penyaluran bantuan sosial tersebut.kami sebagai perwakilan masyarakat mohon ini menjadi perhatian serius terkait pendataan PKH di Kota Solok ini,”pungkas Politisi Partai PKPI itu.

(Wahyu Haryadi)