Resmi! DPRD Kota Solok Setujui Ranperda RPJMD Tahun 2025-2029 Menjadi Perda Tahun 2025

Pemerintahan Aug 4, 2025 0 Add to Reading List

Resmi! DPRD Kota Solok Setujui Ranperda RPJMD Tahun 2025-2029 Menjadi Perda Tahun 2025

HORIZONE - Empat Fraksi DPRD Kota Solok menerima dan mensetujui Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2025-2029 untuk menjadi Peraturan Daerah Kota Solok tahun 2025,hal tersebut disampaikan pada Rapat Paripurna DPRD Kota Solok yang bertempat di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kota Solok,Senin (4/8/2025).

Rapat Paripurna dipimpin oleh Ketua DPRD Kota Solok,Fauzi Rusli.SE.MM, didampingi oleh Wakil Ketua Amrinos Dias Dt Ula Gadang.SH dan Mira Harmadia.S.S.,serta anggota DPRD Kota Solok,selain itu hadir juga Walikota Solok,Dr.Ramadhani Kirana Putra,Forkopimda,Sekda,para Asisten,Staf Ahli, Ketua KAN Solok,Ketua LKAAM,Ketua Bundo Kanduang,Kepala OPD dilingkungan Pemko Solok dan undangan lainnya.

Sebelum dilaksanakannya persetujuan bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah,juru bicara Pansus RPJMD yang dibacakan oleh Yusmanita.SH menyampaikan laporan hasil pembahasan DPRD bersama Pemerintah Daerah sekaligus pendapat akhir Fraksi-Fraksi yang di awali oleh Fraksi Partai Golkar.

Fraksi Partai Golkar menyampaikan apresiasi kepada Walikota Solok beserta jajaran perangkat daerah yang telah menyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD Kota Solok tahun 2025–2029. Dokumen ini merupakan arah dan pedoman kebijakan pembangunan lima tahunan yang sangat penting untuk menjawab tantangan dan peluang pembangunan daerah ke depan.

Fraksi Partai Golkar memandang bahwa RPJMD merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang sangat strategis dan fundamental, karena menjadi pedoman arah pembangunan daerah selama lima tahun ke depan. Oleh karena itu, penyusunannya harus mencerminkan kebutuhan riil masyarakat, potensi lokal yang dimiliki, serta berorientasi pada hasil yang berkelanjutan.

Kami Fraksi Partai Golkar juga memandang bahwa visi dan misi kepala daerah terpilih sebagaimana tertuang dalam RPJMD ini telah menggambarkan semangat perubahan dan keberlanjutan dalam pembangunan kota solok, dengan menekankan pada peningkatan pelayanan publik, pembangunan infrastruktur berkelanjutan, penguatan ekonomi kerakyatan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta reformasi birokrasi.

Sementara itu Fraksi Partai Golkar menegaskan beberapa hal penting sebagai catatan dalam pelaksanaan rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) ke depan yaitu, Perlu adanya konsistensi dan kesinambungan program antara perencanaan dan penganggaran, agar program prioritas tidak berhenti di tataran dokumen semata, Namun benar-benar diwujudkan dalam kegiatan nyata yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat. Pembangunan harus merata dan inklusif, tidak hanya terfokus pada wilayah pusat kota, tetapi juga menjangkau seluruh kelurahan dan kecamatan yang ada di kota solok, sehingga tidak ada wilayah yang tertinggal dalam proses pembangunan.

Terkait pengentasan kemiskinan dan pengurangan pengangguran harus menjadi prioritas utama, dengan membuka akses terhadap pendidikan dan pelatihan kerja, serta mendorong tumbuhnya UMKM sebagai penggerak ekonomi lokal. Selain itu penguatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik, agar pemerintah kota solok semakin transparan, responsif, serta mampu melibatkan masyarakat secara aktif dalam setiap tahapan pembangunan.

Selanjutnya Fraksi Nasdem DPRD Kota Solok menyampaikan apresiasi atas penyusunan dokumen Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD Kota Solok tahun 2025–2029 sebagai bentuk komitmen pemerintah daerah dalam menjalankan amanat Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Visi penguatan fondasi transformasi menuju solok kota madani mencerminkan semangat pembangunan yang berlandaskan nilai-nilai keagamaan, adat, dan budaya, namun tetap adaptif terhadap dinamika global dan tantangan lokal.

Fraksi Nasdem mendorong untuk menjadi perhatian diantaranya, Dalam aspek penguatan transformasi ekonomi, perlu dipastikan bahwa program peningkatan daya saing umkm dan ekonomi lokal benar-benar menyentuh pelaku usaha mikro secara langsung, tidak berhenti pada pelatihan seremonial, namun juga dibarengi dengan akses pasar, pendampingan berkelanjutan, serta dukungan permodalan yang nyata.

Pada sektor pendidikan dan kesehatan, maka Fraksi Nasdem menyarankan perlunya strategi inovatif dalam menurunkan angka putus sekolah dan meningkatkan layanan kesehatan berbasis digital dan berbasis komunitas. Bahwa semua yang termuat dalam RPJMD yang di ajukan oleh Kepala Daerah, Fraksi Nasdem mendorong untuk menyelaraskan RPJMD dengan visi dan misi walikota solok sekarang ini periode 2025-2029.

Selain itu, mengingat keterbatasan fiskal yang diakui dalam nota penjelasan Walikota, disarankan agar pemerintah daerah melakukan prioritization and focus terhadap program-program yang benar-benar berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat, serta menjalin kemitraan strategis dengan sektor swasta, lembaga filantropi, dan pemerintah pusat untuk menutup kesenjangan pembiayaan pembangunan.

Selanjutnya Fraksi Nasdem juga mendorong pemerintah daerah untuk menerapkan prinsip good governance secara konsisten, terutama dalam hal transparansi perencanaan dan pelaksanaan program, serta penguatan sistem monitoring dan evaluasi berbasis data dan partisipatif. Keterlibatan aktif masyarakat dalam setiap siklus pembangunan harus lebih dari sekadar formalitas namun betul-betul menjadi pendekatan dasar dalam menjawab kebutuhan riil masyarakat Kota Solok.

Dengan telah ditetapkannya Perda RPJMD ini, Pemerintah Daerah bisa menyusun rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) dan rencana strategis (Renstra) perangkat daerah, serta KUA-PPAS (Kebijakan Umum Anggaran – Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara) sebagai dasar penyusunan RAPBD (rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah) nantinya.

Sementara itu Fraksi Nurani Keadilan mendukung penuh pemerintah daerah dalam menjalankan program dan Rencana kerja pemerintah daerah untuk mewujudkan visi kota solok tahun 2025-2029 yaitu penguatan fondasi transformasi menuju solok kota madani. Guna mendukung program dan rencana kerja pemerintah daerah tentunya membutuhkan sumber daya manusia (SDM) yang cakap dan mumpuni. Penempatan sumber daya manusia sesuai dengan keahliannya akan memperlancar berbagai aspek dalam pemerintah daerah, termasuk meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan kepuasan kerja.

Fraksi solok maju melalui pendapat akhir fraksi, fraksi solok maju ingin menyampaikan masukan diantaranya, Pasar merupakan jantung perekonomian daerah kota solok. Oleh karena itu, fraksi solok maju meminta dengan tegas kepada pemerintah daerah agar segera melakukan perbaikan terhadap akses jalan serta memastikan ketersediaan dan fungsi hidran pemadam kebakaran di kawasan pasar raya solok. Hal ini penting untuk mengantisipasi serta mencegah risiko kebakaran, sehingga aktivitas jual beli dapat berlangsung dengan aman, nyaman, dan tertib.

Fraksi Solok Maju juga menegaskan agar seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) menjalankan setiap program yang telah direncanakan dalam RPJMD secara maksimal. Selain itu meminta kepada pemerintah daerah untuk segera melakukan peremajaan terhadap tenaga kebersihan atau 'pasukan kuning' yang telah melewati usia produktif, mengingat beban kerja yang cukup berat dan menuntut fisik. Hal ini penting untuk menjaga efektivitas kerja di lapangan serta memastikan pelayanan kebersihan kota tetap optimal.

Melalui RPJMD ini agar Pemerintah Daerah menegaskan komitmennya untuk menghadirkan tata kelola pemerintahan yang adaptif, pelayanan publik yang inovatif, serta pembangunan yang menempatkan kesejahteraan masyarakat sebagai prioritas utama. Oleh karena itu, RPJMD ini bukan sekadar dokumen perencanaan, melainkan kontrak sosial antara pemerintah daerah dan seluruh lapisan masyarakat. Semoga dokumen ini menjadi pedoman yang bermanfaat dan mampu menggerakkan seluruh potensi daerah untuk kemajuan kota solok yang lebih baik.

(Wahyu Haryadi)