BPK Mulai Audit LKPD 2025 Tanah Datar, Targetkan Kembali Raih Opini WTP
HORIZONE – Pemerintah Kabupaten Tanah Datar resmi memasuki tahapan pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025 oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Sumatera Barat. Hal ini ditandai dengan keikutsertaan Bupati Tanah Datar Eka Putra dalam Entry Meeting pemeriksaan yang digelar secara virtual, Kamis (2/4/2026) di Indojolito Batusangkar.
Kegiatan tersebut turut dihadiri Ketua DPRD Tanah Datar Anton Yondra sebagai bentuk dukungan legislatif terhadap proses audit keuangan daerah.
Ketua Tim BPK Perwakilan Sumbar untuk Kabupaten Tanah Datar, Welliya Elfajri, menyampaikan bahwa timnya akan melakukan pemeriksaan terperinci selama 30 hari kalender. Ia juga meminta dukungan penuh dari pemerintah daerah selama proses audit berlangsung.
“Tim BPK akan melaksanakan pemeriksaan secara rinci selama 30 hari. Kami berharap dukungan dan kerja sama dari pemerintah daerah, termasuk saat diperlukan di hari libur,” ujarnya.
Menanggapi hal tersebut, Bupati Eka Putra menyampaikan apresiasi sekaligus komitmen Pemerintah Kabupaten Tanah Datar untuk mendukung penuh proses pemeriksaan yang dilakukan BPK.
“Terima kasih dan selamat datang kepada tim BPK Perwakilan Sumbar yang akan melaksanakan tugas pemeriksaan di Tanah Datar,” kata Eka Putra.
Ia juga menegaskan kepada seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk bersikap kooperatif dan transparan dalam memberikan data serta informasi yang dibutuhkan selama proses audit berlangsung.
“Saya minta seluruh OPD, dengan koordinasi Inspektorat, agar memberikan informasi secara terbuka, cepat, dan kooperatif,” tegasnya.
Lebih lanjut, Eka Putra berharap hasil pemeriksaan LKPD Tahun 2025 dapat kembali mengantarkan Kabupaten Tanah Datar meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), sebagaimana capaian pada tahun-tahun sebelumnya.
Sementara itu, Ketua DPRD Tanah Datar Anton Yondra menyoroti pentingnya pengelolaan keuangan daerah yang semakin akuntabel di tengah kondisi fiskal yang menantang.
“Dalam situasi keuangan saat ini, pelaksanaan belanja harus lebih ketat dan jelas. Kami juga berharap regulasi tidak sering berubah agar tidak mengganggu administrasi pemerintahan,” ujarnya.
Baca juga : Bupati Eka Putra Letakkan Batu Pertama Rumah Layak Huni di Tanah Datar, Perantau Jadi Motor Pembangunan
Anton menambahkan bahwa DPRD bersama pemerintah daerah siap mendukung penuh pelaksanaan tugas BPK dalam melakukan pemeriksaan keuangan daerah.
Ia juga mengungkapkan bahwa capaian tindak lanjut hasil pemeriksaan di Kabupaten Tanah Datar sebelumnya menjadi yang terbaik di Sumatera Barat, dengan persentase mencapai 89,19 persen.
“Ke depan, kami berharap capaian tersebut dapat dipertahankan bahkan ditingkatkan,” pungkasnya.
Melalui pemeriksaan LKPD ini, Pemerintah Kabupaten Tanah Datar menargetkan peningkatan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, sekaligus mempertahankan prestasi opini WTP dari BPK.
damara
What's Your Reaction?
