Meneropong dengan Data

Salah satu faktor dalam membentuk kebijakan pembangunan adalah data statistik. Data Statistik juga memungkinkan untuk melihat sejauh mana dampak dari program-program yang dilaksanakan oleh pemerintah.

Dari data itu keberhasilan atau kegagalan dapat dilihat dari kinerja pembangunan yang diukur dengan menggunakan data statistik.

Asumsi dasar rencana tahunan dibahas di DPR. Pemerintah dan DPR membahas anggaran pendapatan dan belanja negara serta indikator statistik yang menjadi tolok ukur perencanaan pembangunan. 

Mereka membuat rencana untuk tahun mendatang berdasarkan statistik seperti kemiskinan, pertumbuhan ekonomi, inflasi, populasi, dan indikator lainnya. 

Tentunya, di saat anggaran negara mengalir begitu derasnya untuk pengentasan kemiskinan setiap tahunnya.

Sangat penting jika kita melihat seberapa besar angka kemiskinan turun atau bahkan naik. Selain faktor global seperti pandemi, statistik juga dapat menunjukkan efektivitas program atau tanda-tanda penyalahgunaan anggaran.

Melakukan analisis data statistik secara menyeluruh terhadap berbagai indikator dapat mengungkap tabir peristiwa yang terjadi di lapangan. Selain itu, evaluasi menyeluruh dengan data statistik dapat menjadi dasar untuk perencanaan selanjutnya. 

Terkait data, pemerintah telah mencanangkan program Satu Data Indonesia. Kebijakan tersebut dibuat sebagai jawaban atas masih carut marutnya pengelolaan informasi.

Terutama tentang siapa dan bagaimana data itu dibuat. Tentu bukan rahasia lagi bahwa dulu sering terjadi tumpang tindih penggunaan informasi dalam dokumen perencanaan.

Contoh paling sederhana adalah data kependudukan yang melibatkan dua instansi pemerintah, BPS dan Kementerian Dalam Negeri. Untuk mengatasi dualitas data, sensus penduduk tahun 2020 akan dilakukan secara kombinasi.

BPS dan Dirjen Dukcapil Kemendagri berkolaborasi dalam pencacahan. Data dasar yang digunakan BPS berasal dari cetakan Dukcapil. Hal ini memungkinkan untuk membedakan antara tempat tinggal yang tertera di kartu tanda pengenal (KTP) dan tempat tinggal sebenarnya.

Menurut BPS, 8,68 persen atau 23,47 juta penduduk tidak memiliki Kartu Keluarga (KK). Selain itu, informasi ini dapat digunakan sebagai bahan perencanaan kependudukan dan evaluasi program pemerintah sebelumnya, seperti program KB yang dicanangkan untuk memperlambat pertumbuhan penduduk.

Data tersebut sangat penting untuk mengevaluasi kinerja administrasi publik, khususnya kinerja lembaga dan pejabat pemerintah, serta seluruh pejabat pemerintah. 

Jangan sampai data yang ada digunakan hanya untuk membuat janji manis selama kampanye. Namun, setelah menduduki jabatan seolah melupakan pencapaian tujuan yang bisa diukur dengan indikator data statistik. Contoh paling sederhana adalah tujuan pertumbuhan ekonomi, kemiskinan, inflasi dan sebagainya.

Terkait pertumbuhan ekonomi, BPS menyatakan perekonomian nasional membaik pada triwulan II 2021. Hal itu ditunjukkan dengan pertumbuhan ekonomi triwulan II yang meningkat sekitar 7,07 persen.

Pertumbuhan positif setelah resesi tidak jauh dari pendorong fundamental yang rendah atau kecenderungan perubahan kecil dalam nilai absolut untuk diterjemahkan ke dalam persentase perubahan yang besar dari kondisi awal yang sangat rendah. 

Hal ini dimungkinkan jika kita melihat perbandingan kondisi antara kuartal 2 tahun 2021 dan kuartal 2 tahun 2020. Kuartal kedua tahun 2020 merupakan awal dari resesi ekonomi akibat serangan pandemi ke-19.

Saat itu, pemerintah memberlakukan pembatasan luas untuk menghentikan perpindahan penduduk, yang menyebabkan kemerosotan ekonomi yang parah.

Mengingat pentingnya data statistik untuk perencanaan dan evaluasi pembangunan, maka diperlukan kebijakan yang lebih melindungi kemandirian penyelenggara data statistik negara.

Sehingga bebas dari segala intimidasi untuk menghasilkan informasi yang menjadi dasar perencanaan pembangunan. Peran aktif masyarakat sebagai sumber informasi yang berkualitas semakin dibutuhkan.

Rakyat yang menanggapi informasi resmi pemerintah jujur dalam memberikan informasi yang kemudian akan menentukan nasib bangsa, masa depan rakyat itu sendiri.  

Kejujuran masyarakat sebagai responden, kemandirian pengumpul data serta metode dan data statistik terbaru yang diakui secara internasional, didukung oleh dukungan anggaran pemerintah dan peraturan perundang-undangan, memberikan gambaran yang sebenarnya tentang situasi masyarakat di daerah tersebut.

Sehingga pemerintah dapat menjadikan data tersebut sebagai program kebijakan yang benar-benar berdampak bagi masyarakat. 

-Muhammad Syarif Hidayat, S.IP, M.Si-