Rakornas Mitigasi Kekeringan 2026, Wabup Tanah Datar Dorong Percepatan Serapan Anggaran dan Irigasi Pompanisasi

Rakornas yang dipimpin Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, diikuti kepala daerah se-Indonesia dan difokuskan pada langkah antisipasi dampak kemarau ekstrem melalui penguatan ketahanan pangan, pompanisasi, serta manajemen sumber daya air.

Dalam arahannya, Mentan menegaskan pentingnya kesiapan pemerintah daerah dalam menyusun data usulan kegiatan yang terverifikasi, termasuk perbaikan irigasi dan percepatan masa tanam guna mencegah risiko gagal panen. Seluruh daerah diminta segera menyinkronkan program mitigasi dengan kebijakan pemerintah pusat.

Rakornas ini menjadi respons terhadap potensi kekeringan ekstrem yang diprediksi melanda sejumlah wilayah Indonesia, sekaligus memastikan pemerintah daerah bersikap proaktif dalam menjaga sektor pertanian dan ketersediaan air bersih bagi masyarakat.

Usai kegiatan, Wabup Ahmad Fadly menegaskan bahwa pemerintah pusat mendorong daerah untuk segera merealisasikan anggaran yang telah dialokasikan.

“Tadi Pak Menteri menegaskan agar daerah segera menyerap anggaran yang telah diberikan. Bagi daerah yang penyerapan anggarannya baik, dipersilakan mengajukan tambahan. Ini semua dalam konteks menghadapi kemarau panjang dan potensi kekeringan tahun 2026,” ujarnya.

Ia juga menekankan pentingnya langkah strategis melalui irigasi pompanisasi, yakni menaikkan air dari sungai atau sumber air lain untuk memenuhi kebutuhan lahan pertanian saat musim kemarau.

“Pak Menteri juga menyampaikan arahan Presiden agar kemarau panjang tidak sampai mengganggu ketahanan pangan. Karena itu, Kementan memberikan dukungan penuh kepada daerah,” tambahnya.

Sementara itu, Kadis Pertanian Sri Mulyani mengungkapkan bahwa Pemerintah Kabupaten Tanah Datar telah menindaklanjuti arahan Kementan, termasuk mengajukan usulan tambahan program melalui aplikasi resmi kementerian.

“Kami telah mengusulkan tambahan kegiatan seperti pemeliharaan irigasi tersier, pembangunan DAM parit, irigasi perpompaan dan perpipaan. Hari ini kami kembali memastikan usulan tersebut sesuai arahan Menteri,” jelasnya.

Ia juga menyebutkan bahwa alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2026 untuk pemulihan bencana 2025 di sektor pertanian telah disetujui untuk tiga kegiatan dengan total anggaran Rp9 miliar. Program tersebut mencakup operasi dan pemeliharaan 20 unit jaringan irigasi tersier, rehabilitasi lahan sawah terdampak bencana seluas 60 hektare, serta optimalisasi lahan sawah seluas 180 hektare yang saat ini dalam tahap konstruksi.

Selain itu, terdapat tujuh program sektor pertanian di luar pemulihan bencana dengan total anggaran mencapai Rp27 miliar. Program tersebut meliputi pembangunan konservasi air (DAM parit), irigasi perpompaan dan perpipaan, optimalisasi lahan sawah non-rawa, serta bantuan benih padi dan jagung.

“Secara keseluruhan, terdapat 10 kegiatan sektor pertanian dari APBN dengan total anggaran mencapai Rp36 miliar. Dana ini disalurkan langsung ke rekening kelompok tani dan dilaksanakan secara swakelola,” ungkap Sri Mulyani.

Ia menambahkan, capaian tersebut tidak lepas dari dukungan pimpinan daerah dalam memperkuat sektor pertanian sebagai tulang punggung ketahanan pangan di Tanah Datar.

Langkah sinergis antara pemerintah pusat dan daerah ini diharapkan mampu meminimalkan dampak kekeringan serta menjaga stabilitas produksi pangan nasional di tengah ancaman perubahan iklim.

damara