Gubernur Mahyeldi Sebut Ekonomi Sumbar Tumbuh 5,02 Persen pada Triwulan I 2026

Angka tersebut meningkat dibandingkan pertumbuhan ekonomi Sumbar pada 2025 yang berada di level 3,47 persen.

Pernyataan itu disampaikan Mahyeldi saat membuka High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Triwulan II sekaligus peluncuran aplikasi Kiat Sumbar di Aula Anggun Nan Tongga, Kantor Bank Indonesia Sumbar, Selasa (12/5/2026).

“Alhamdulillah pertumbuhan ekonomi kita meningkat dibandingkan triwulan IV tahun 2025. Tahun lalu pertumbuhan ekonomi berada di angka 3,47 persen, sekarang naik menjadi 5,02 persen,” ujar Mahyeldi.

Menurutnya, capaian tersebut merupakan hasil sinergi antara Pemerintah Provinsi Sumbar, pemerintah kabupaten dan kota, serta pelaku usaha dalam menjaga stabilitas dan produktivitas ekonomi daerah.

Mahyeldi juga mengapresiasi kontribusi kepala daerah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi di berbagai sektor.

Meski demikian, ia mengakui angka pengangguran di Sumbar masih menjadi tantangan serius yang perlu mendapat perhatian bersama.

“Pengangguran memang masih menjadi tantangan besar. Namun pertumbuhan ekonomi 5,02 persen ini juga merupakan capaian penting dan hasil kerja bersama,” katanya.

Mahyeldi menegaskan, pemerintah daerah akan berupaya agar pertumbuhan ekonomi yang positif dapat diikuti dengan penurunan angka pengangguran melalui penguatan sektor produktif dan penciptaan lapangan kerja.

Selain pertumbuhan ekonomi, Mahyeldi menilai pengendalian inflasi menjadi faktor penting dalam menjaga daya beli masyarakat dan kestabilan ekonomi daerah.

“Kalau inflasi bisa dikendalikan dengan baik, produktivitas bagus, dan daya beli masyarakat terjaga, maka pertumbuhan ekonomi juga akan semakin kuat,” ujarnya.

Dalam kesempatan tersebut, Pemerintah Provinsi Sumbar juga meluncurkan aplikasi Kiat Sumbar atau Kendali Inflasi Aman dan Terjaga.

Aplikasi tersebut dikembangkan untuk mempercepat koordinasi pengendalian inflasi dan distribusi antarwilayah di Sumatera Barat melalui pemanfaatan teknologi digital.

“Digitalisasi menjadi salah satu solusi percepatan respons terhadap perkembangan situasi ekonomi dan distribusi pangan,” kata Mahyeldi.

Sementara itu, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumbar, Mohamad Abdul Majid Ikram, mengatakan inflasi Sumbar hingga April 2026 masih terkendali dan berada dalam target nasional sebesar 2,5 persen plus minus 1 persen.

Menurutnya, kondisi tersebut merupakan hasil sinergi antara pemerintah daerah, TPID, Pertamina, Hiswana Migas, serta berbagai pemangku kepentingan lainnya.

Meski inflasi terkendali, Bank Indonesia mengingatkan adanya sejumlah tantangan menjelang Iduladha 1447 Hijriah, mulai dari meningkatnya konsumsi masyarakat, ancaman El Nino, hingga potensi gangguan pasokan pangan akibat penurunan produksi di Pulau Jawa.

“Jika produksi pangan di Jawa menurun akibat El Nino, mereka akan mencari pasokan ke daerah lain termasuk Sumatera Barat. Ini harus diantisipasi sejak dini,” ujar Ikram.

Ia juga menyoroti meningkatnya daya beli masyarakat seiring naiknya pendapatan petani dan pekebun, terutama dari komoditas sawit dan gambir.

Menurutnya, kondisi tersebut positif bagi pertumbuhan ekonomi, namun tetap perlu diantisipasi karena berpotensi memicu peningkatan konsumsi dan tekanan inflasi.

“Kalau pendapatan masyarakat meningkat, konsumsi juga naik. Ini yang perlu dijaga bersama agar inflasi tetap terkendali,” katanya.

Kegiatan HLM TPID Sumbar tersebut turut dihadiri para bupati dan wali kota, sekretaris daerah, kepala OPD, pimpinan instansi vertikal, serta anggota TPID kabupaten dan kota se-Sumatera Barat.

red-ril