Kabupaten Solok Terbaik I TPID Paling Responsif Wabup Candra Tanyakan Nasib Sawah Rusak Pasca Bencana Hidrometeorologi

Hal tersebut disampaikan dalam High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Sumatera Barat di Aula Anggun Nan Tongga, Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPwBI) Provinsi Sumatera Barat, Padang, Selasa (12/05/2026). 

Terbaik I adalah Kabupaten Solok, di susul Kabupaten Padang Pariaman sebagai terbaik II dan Tanah Datar terbaik III.

HLM TPID dihadiri Gubernur Mahyeldi dan jajaran Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, kepala daerah kabupaten/kota, Forkopimda, pimpinan OPD terkait, serta unsur Bank Indonesia sebagai mitra pengendalian inflasi daerah. Dari Kabupaten Solok 

Pemerintah Kabupaten Solok dihadiri Wakil Bupati Solok, H. Candra, S.H.I bersama Staf Ahli Bidang Ekonomi Deni Prihatni, ST, MT.  bersama perwakilan OPD terkait untuk memperkuat sinergi pengendalian inflasi sekaligus menyampaikan sejumlah persoalan daerah yang berdampak langsung terhadap sektor pangan dan ekonomi masyarakat. 

Selain membahas strategi pengendalian inflasi menjelang Idul Adha 1447 Hijriah, Wakil Bupati Solok H. Candra juga secara khusus mempertanyakan kejelasan dukungan anggaran penanganan sawah rusak berat akibat bencana hidrometeorologi yang melanda Kabupaten Solok pada akhir 2025 lalu. 

Menurutnya, hingga saat ini masih banyak lahan pertanian masyarakat yang belum dapat kembali produktif karena rusak berat, sementara dukungan anggaran rehabilitasi dari pemerintah belum tersedia. 

“Pertanian adalah tulang punggung ekonomi masyarakat Kabupaten Solok. Masih ada sekitar 1.500 hektar sawah rusak berat akibat bencana dan belum tertangani, tentu ini juga akan berdampak terhadap produksi pangan dan stabilitas ekonomi masyarakat,” ujar Candra dalam forum tersebut. 

Ia menegaskan, persoalan pascabencana tidak hanya menyangkut bantuan darurat, tetapi juga keberlanjutan ekonomi warga, terutama petani yang kehilangan sumber penghasilan akibat rusaknya lahan pertanian. 

Forum HLM TPID Sumbar kali ini sendiri menekankan penguatan strategi 4K dalam pengendalian inflasi daerah, yakni keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif. 

Berdasarkan data yang dipaparkan, inflasi Sumatera Barat pada periode terbaru berada di angka 1,97 persen secara year on year (yoy), atau mengalami kenaikan harga rata-rata sebesar 1,97 persen dibanding periode yang sama tahun sebelumnya. Angka tersebut dinilai masih berada dalam kategori terkendali dan sehat karena berada dalam rentang target nasional. 

Dalam pembahasan strategi pengendalian inflasi, sejumlah langkah menjadi perhatian bersama, mulai dari pelaksanaan Gerakan Pangan Murah (GPM), penguatan stok pangan melalui Bulog, redistribusi komoditas antar daerah, hingga penguatan sistem informasi harga berbasis digital untuk mencegah panic buying di tengah masyarakat dan juga peluncuran aplikasi KIAT SUMBAR. 

Wabup Candra menilai, sinergi lintas daerah sangat penting dilakukan, terutama bagi daerah penghasil pangan seperti Kabupaten Solok yang juga rentan terdampak bencana alam. 

“Stabilitas harga tidak cukup hanya dijaga dari sisi pasar. Produksi petani juga harus diselamatkan. Karena itu persoalan sawah rusak pascabencana ini perlu menjadi perhatian bersama,” katanya. 

Pertemuan tersebut juga menjadi ruang koordinasi antara pemerintah daerah dan pemerintah provinsi dalam memperkuat langkah antisipatif menghadapi potensi gejolak harga kebutuhan pokok menjelang Hari Raya Idul Adha. 

( Aznul Hakim/R**)