Kemiskinan Tanah Datar Turun ke 3,59 Persen pada 2025, Wabup Tekankan Strategi Berkelanjutan 2026

Capaian ini disampaikan Wakil Bupati Tanah Datar, Ahmad Fadly, saat membuka Rapat Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Tahun 2026 di aula Bappedalitbang, Kamis (9/4/2026).

“Persentase penduduk miskin di Tanah Datar tahun 2025 sebesar 3,59 persen, turun 0,67 persen dibandingkan tahun sebelumnya,” ujar Ahmad Fadly.

Penurunan tersebut juga diikuti dengan berkurangnya jumlah penduduk miskin dari sekitar 15 ribu jiwa pada 2024 menjadi 12.557 jiwa pada 2025. Capaian ini menempatkan Tanah Datar sebagai kabupaten dengan tingkat kemiskinan terendah di Provinsi Sumatera Barat.

Meski demikian, Ahmad Fadly mengingatkan agar capaian tersebut tidak membuat pemerintah daerah terlena, mengingat penurunan terjadi di tengah perlambatan pertumbuhan ekonomi.

“Capaian ini patut diapresiasi, namun juga menjadi peringatan agar kita tetap waspada dan terus bekerja keras,” tegasnya.

Wabup menyoroti risiko ketergantungan masyarakat terhadap program bantuan sosial. Ia menilai, jika penurunan kemiskinan hanya bergantung pada bantuan, maka berpotensi meningkat kembali saat anggaran terbatas.

Karena itu, pemerintah daerah didorong untuk mengedepankan program pemberdayaan dan peningkatan produktivitas masyarakat.

Selain itu, terdapat lima isu utama yang perlu menjadi perhatian, yakni Ketepatan sasaran intervensi belum optimal, Efektivitas perencanaan program masih rendah, integrasi antar perangkat daerah belum maksimal, tingginya ketergantungan pada bantuan sosial dan pemanfaatan data belum terintegrasi secara optimal.

Untuk tahun 2026, Pemkab Tanah Datar menetapkan tiga strategi utama dalam penanggulangan kemiskinan, mengurangi beban pengeluaran masyarakat, meningkatkan pendapatan dan produktivitas, dan menekan kantong-kantong kemiskinan berbasis wilayah dan keluarga.

Ahmad Fadly juga meminta seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) bekerja secara terpadu dengan mengacu pada satu data kemiskinan (DTSEN) guna menghindari tumpang tindih program.

“Fokus kita adalah hasil nyata, bukan sekadar serapan anggaran,” tegasnya.

Kepala Bappedalitbang Tanah Datar, Adriyanti Rustam, menambahkan bahwa tingkat kemiskinan Tanah Datar tidak hanya terendah di Sumbar, tetapi juga lebih rendah dibandingkan rata-rata provinsi dan nasional.

“Tingkat kemiskinan Tanah Datar sebesar 3,59 persen, lebih rendah dari Sumbar 5,57 persen dan nasional 9,03 persen,” jelasnya.

Adriyanti mengungkapkan enam prioritas strategis penanggulangan kemiskinan tahun 2026, meliputi penguatan data dan DTSEN, konvergensi kemiskinan ekstrem, pemberdayaan ekonomi masyarakat, akses pendidikan dan kesehatan, perlindungan sosial adaptif dan penguatan kelembagaan.

Baca juga : TP-PKK Padang Panjang Monitoring Program Makanan Bergizi Gratis, Pastikan Tepat Sasaran dan Berkualitas

Ia menekankan bahwa keberhasilan penanggulangan kemiskinan membutuhkan komitmen bersama dan koordinasi lintas sektor yang kuat.

“Dengan data akurat dan program terintegrasi, target penghapusan kemiskinan ekstrem dapat tercapai secara berkelanjutan,” pungkasnya.

Rapat koordinasi ini dimoderatori Sekretaris Daerah Tanah Datar, Abdurahman Hadi, dan diikuti oleh sejumlah OPD terkait dengan agenda pemaparan materi serta diskusi strategi penanggulangan kemiskinan ke depan.

red-ril