Objek Wisata Batu Patah Payo Dikhabarkan Telah Menjadi Semak Belukar, Ini Jawaban Wako Solok Dihadapan Sidang DPRD

HORIZONE - Khabar tentang objek wisata Batu Patah Payo, Kelurahan Tanah Garam yang  sudah menjadi semak belukar, ditanggapi Walikota Solok H. Zul Elfian Umar, bahwa  semak belukar tersebut berada di green house Batu Patah Payo karena sebahagian dari bunga krisan yang tidak terjual.

Keterangan itu disampaikan Walikota Solok,H.Zul Elfian Umar  dalam rapat Paripurna DPRD setempat dengan agenda jawaban pemerintah Kota Solok  atas pandangan umum Fraksi-Fraksi DPRD terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang APBD tahun anggaran 2022 Jumat (12/11/2021), di aula sidang  DPRD Kota Solok.

Dijelaskan Zul Elfian, Kota Solok memiliki green house untuk pengembangan bunga krisan sebanyak 6 unit, yaitu 4 unit yang dibangun melalui dana APBN dan 2 unit  di bangun melalui dana APBD Kota Solok.

“ Green house tersebut sudah diserahkan kepada kelompok tani untuk mengelolanya,” jelas Walikota Solok.

Menurutnya, pemasaran bunga Krisan   biasanya ditujukan kepada pengunjung Agrowisata Batu Patah Payo yang pembelinya dominan dari Pakanbaru. Namun dengan diterapkannya PPKM sekaitan dengan pandemi covid-19, maka pengunjung ke Agrowisata Batu Patah Payo dan pemasaran ke Pakanbaru jauh berkurang.

Disisi lain pada saat itu seluruh green house tersebut dilakukan penanaman, sehingga terjadi kelebihan produksi. Kondisi ini juga diperparah dengan adanya angin kencang yang menyebabkan rusaknya atap green house.

“ karena itu, ke depan, akan dilakukan penjadwalan tanam dari masing – masing green house, yaitu digilir 1 kali 20 hari dengan tujuan bunga krisan bisa tersedia setiap saat bagi pengunjung agrowisata Batu Patah Payo,” terang Zul Elfian Umar menjawab pandangan umum fraksi Solok Bersatu.

Suasana sidang paripurna DPRD Kota Solok dengan agenda mendengarkan jawaban pemerintah terhadap pandangan umum fraksi-fraksi DPRD setempat, Jumat (12/11/2021)

Terkait pandangan Fraksi Solok Bersatu terhadap pnertiban pedagang yang berjualan diluar areal, Walikota Solok menyampaikan, melalui Dinas  Koperasi dan UKM pihaknya tetap berupaya melakukan penataan dan pengelompokkan pedagang sesuai dengan jenis barang dagangan secara bertahap, walaupun kondisi lahan yang tersedia masih terbatas.

“ Dinas perdagangan Koperasi dan UKM selalu menertibkan pedagang yang berjualan diluar areal yang ditentukan dengan memberdayakan satuan pengamanan pasar dan BKO dari jajaran TNI dan Polri,” terangnya.

Zul Elfian Umar memastikan, menyambut  baik dan berterima kasih atas tanggapan Fraksi Solok Bersatu agar Pemerintah Daerah menyiapkan langkah strategis untuk pemulihan ekonomi Daerah akibat pandemi covid-19.

Bahkan disampaikan,  tahun 2022 pihaknya sudah menyiapkan beberapa strategi untuk mendorong peningkatan perekonomian masyarakat, diantaranya melakukan penataan kawasan pasar serta pengembangan UMKM dan potensi unggulan lainnya.

Menanggapi pandangan umum Fraksi Golkar, Walikota Solok menyebutkan,  total pendapatan daerah tahun anggaran 2022 memang terjadi penurunan. Hal itu disebabkan adanya pengurangan alokasi penyaluran dana transfer ke daerah dari tahun sebelumnya.

Terkait dengan permasalahan pekerjaan lapangan, khususnya persoalan jalan lingkungan di Taratak Kelurahan Tanah Garam, atau dalam DPA pekerjaan pembangunan jalan SMP 6 ke jalan Kopral Darwis,  dijelaskan bahwa pekerjaan tersebut merupakan usulan masyarakat dan dialokasikan anggaran sebesar Rp.500.000.000.  Sampai tahap perencanaan, semua masyarakat yang terdampak rencana jalan sudah mensetujui pembangunan jalan tersebut, dibuktikan surat pernyataan kesediaan membebaskan lahan.

“ Hingga pada tahap sebelum penetapan pemenang lelang, ada oknum yang gagal memenangkan lelang, kemudian mempengaruhi masyarakat agar menolak kegiatan pembangunan jalan tersebut,” terang Zul Elfian.

Menanggapi pandangan Fraksi Solok Adil Makmur  terkait  gerbang sekolah SDN 02 dan SDN 04 PPA yang hanya memiliki satu gerbang, dijelaskan Walikota Solok,  bahwa pembangunan pagar tersebut akan ditindaklanjuti dengan membuat kajian teknis dan mempertimbangkan kelayakan, serta kemananan sekolah.

Selain itu, ulas Zul Elfian, terhadap sekolah yang belum memiliki kepala sekolah yang definitive, persoalan ini sudah menjadi kajian serta dalam proses penunjukan dan pengangkatan.

“ Dalam dalam waktu dekat akan dilakukan pengukuhan terhadap pejabat fungsional guru yang diberikan tugas tambahan sebagai kepala sekolah,”kata walikota.

Meyambut itu, Ketua DPRD Kota Solok, Hj.Nurnisma.SH menyampaikan, untuk pembahasan Ranperda tentang APBD Tahun Anggaran 2022 berdasarkan hasil rapat Badan Musyawarah (Banmus) akan dilaksanakan pembahasan oleh DPRD bersama Pemerintah Daerah yang telah dijadwalkan

“ Pembahasan akan mulai  hari Sabtu tanggal 13 November hingga Selasa tanggal 16 November 2021. Setelah itu akan dibahas bersama oleh Badan Anggaran DPRD dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah pada tanggal 18 November 2021 sampai tanggal 21 November 2021 mendatang,” terang Hj.Nurnisma.

(Wahyu Haryadi)