Pemkab Solok Gandeng BPS Perkuat Sinkronisasi Data. Labelisasi 1.300 KK Mundur. 

HORIZONE - Pemutakhiran data yang akurat dan terverifikasi bagi penerima bantuan sosial agar tetap sasaran. Pemerintah Kabupaten Solok menggandeng Badan Pusat Statistik (BPS) setempat untuk verifikasi dan validasi data penerima manfaat. 

Pemkab Solok Gandeng BPS Perkuat Sinkronisasi Data. Labelisasi 1.300 KK Mundur. 

Pertemuan dihadiri Wakil Bupati Solok H. Candra, S.H.I, Kepala BPS Kabupaten Solok Bambang Suryanggono, SST, M.Ec.Dev, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Solok Ir. Desmalia Ramadhanur, serta Kepala Bapelitbang Kabupaten Solok Nafri, S.T., M.T., M.Sc di Rumah Dinas Wakil Bupati Solok, Kamis (07/05/2026).

Wakil Bupati Solok H. Candra mengatakan, sinkronisasi dan pemutakhiran data merupakan langkah penting untuk memastikan seluruh program bantuan pemerintah benar-benar diterima oleh masyarakat yang berhak.

Pemerintah Kabupaten Solok bersama BPS, Dinas Sosial, pendamping Program Keluarga Harapan (PKH), serta para petugas lapangan terus melakukan pembenahan dan verifikasi data secara menyeluruh.

“Alhamdulillah, untuk wilayah Sumatera Barat, Kabupaten Solok termasuk daerah yang cukup baik dalam melakukan update dan pemutakhiran data. Ini berkat kolaborasi yang kuat antara Pemerintah Daerah, BPS, Dinas Sosial, serta teman-teman PKH dan petugas lapangan,” ujar Wabup Candra.

Validasi data menjadi salah satu kunci utama dalam mendukung efektivitas program pengentasan kemiskinan dan penyaluran bantuan sosial agar tidak salah sasaran.

Langkah transparansi melalui program labelisasi rumah penerima bantuan sosial telah dilakukan Pemerintah Kabupaten Solok. Kebijakan tersebut dilakukan agar masyarakat dapat mengetahui secara terbuka siapa saja penerima bantuan pemerintah.

Labelisasi mendapat respons positif dari masyarakat. Setelah dilakukan labelisasi, lebih dari 1.300 warga secara sukarela mengundurkan diri dari daftar penerima bantuan karena merasa sudah mampu secara ekonomi.

“Alhamdulillah, setelah dilakukan labelisasi, lebih dari 1.300 orang dengan kesadaran sendiri tidak lagi terdaftar sebagai penerima bantuan pemerintah. Ini menjadi gebrakan luar biasa dari Dinas Sosial bersama BPS dan para pendamping PKH,” tambahnya.

Kepala BPS Kabupaten Solok Bambang Suryanggono menyampaikan apresiasi terhadap sinergi yang telah terbangun antara Pemerintah Kabupaten Solok dengan BPS selama ini.

Ia berharap kerja sama tersebut terus diperkuat demi meningkatkan kualitas data pembangunan daerah serta mendukung berbagai program pemerintah yang berbasis data akurat.

“Semoga kerja sama ini terus berlanjut dan semakin solid. BPS tentu membutuhkan dukungan penuh dari pemerintah daerah agar semangat memperbaiki berbagai indikator pembangunan dapat terus berjalan,” ujar Bambang.

( Aznul Hakim ) 

What's Your Reaction?

like

dislike

love

funny

angry

sad

wow