Pemprov Sumbar–Pemko Padang Panjang Sinkronkan 4 Strategi Pemulihan Ekonomi 2026
HORIZONE – Pemerintah Provinsi Sumatera Barat bersama Pemerintah Kota Padang Panjang menggelar rapat koordinasi (rakor) untuk menyelaraskan langkah pemulihan ekonomi daerah tahun 2026. Pertemuan berlangsung di Pendopo Rumah Dinas Wali Kota, Selasa (17/3/2026).
Rakor dipimpin Gubernur Mahyeldi Ansharullah dan dihadiri Wali Kota Hendri Arnis beserta jajaran pemerintah provinsi dan kota.
Dalam arahannya, Mahyeldi memaparkan empat strategi utama pemulihan ekonomi Sumatera Barat tahun 2026. Strategi tersebut meliputi hilirisasi agroindustri dan magnet devisa, transformasi pariwisata dan ekonomi hijau, akselerasi digitalisasi UMKM, serta mitigasi bencana sebagai bagian dari investasi pembangunan.
Menurut Mahyeldi, keempat strategi ini sangat relevan dengan potensi yang dimiliki Padang Panjang, terutama pada sektor UMKM yang saat ini tercatat memiliki lebih dari 11 ribu pelaku usaha.
Baca juga : Puluhan Rekan Media Berbuka Puasa Bersama Bupati Tanah Datar, Perkuat Sinergi Publikasi Pembangunan
“Digitalisasi UMKM akan memberikan dampak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Karena itu, diperlukan pembinaan yang maksimal dari pemerintah daerah,” ujarnya.
Selain itu, Pemprov juga mendorong pemerintah kota untuk memperbanyak penyelenggaraan event di sektor pariwisata, kuliner, dan UMKM guna meningkatkan kunjungan wisatawan serta menggerakkan ekonomi lokal.
Sementara itu, Wali Kota Hendri Arnis menyambut baik arahan tersebut sebagai langkah strategis dalam pengembangan potensi daerah.
Ia menegaskan, pemerintah kota siap menindaklanjuti berbagai rekomendasi, termasuk pemanfaatan lahan kosong untuk program pertanian sosial yang akan dikembangkan ke depan.
Baca juga : Gubernur Sumbar Lantik 7 Komisioner KPID 2026–2029, Tegaskan Pentingnya Penyiaran Berkualitas
“Kami juga berharap dukungan dari pemerintah provinsi untuk pembangunan Sekolah Rakyat di Kecamatan Padang Panjang Barat,” katanya.
Hendri mengungkapkan, pihaknya telah berkoordinasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum, namun masih membutuhkan dukungan dari Pemprov, khususnya dalam proses pembebasan lahan agar proyek tersebut dapat segera direalisasikan.
Rakor ini diharapkan mampu memperkuat sinergi antara Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan Pemerintah Kota Padang Panjang dalam menyelaraskan program pembangunan serta mempercepat pemulihan ekonomi daerah secara berkelanjutan.
red-ril
What's Your Reaction?
