PK-PABPDSI Dilantik, Ini Pesan Bupati Tanah Datar

HORIZONE - Badan Permusyawaratan Rakyat Nagari (BPRN) sebagai salah satu lembaga unsur yang ada di tingkat Pemerintahan Nagari diharapkan mampu menampung dan menyalurkan aspirasi serta menjamin pemenuhan hak-hak masyarakat pada aspek pembangunan, khususnya di nagari.

Hal ini disampaikan Bupati Tanah Datar diwakili Sekretaris Daerah Iqbal Ramadi Payana pada Pelantikan Pengurus Kecamatan Persatuan Anggota Badan Permusyawaratan Desa seluruh Indonesia (PK-PABPDSI) se Tanah Datar Senin, (5/9/2022) di aula kantor Bupati di Pagaruyung.

"Wajah Kabupaten Tanah Datar dicerminkan dengan kehadiran BPRN Diharapkan BPRN mampu menampung dan menyalurkan aspirasi dan menjamin pemenuhan hak hak masyarakat pada aspek pembangunan nagari," katanya.

Diharapkan dia lagi, anggota BPRN atau juga dikenal dengan nama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di masing kecamatan dapat menguatkan peran serta BPRN dalam rangka memberikan kontribusi terhadap pembangunan nagari, baik untuk pembangunan fisik maupun pembangunan non fisik.

“BPRN sebagai mitra Pemerintah Nagari agar saling bersinergi positif, Bersinergi bukan serta merta mengikuti sepenuhnya keinginan wali nagari tapi bersinergi berkeinginan yang sama dalam membangun nagari namun juga melakukan pengawasan sehingga pembangunan nagari benar-benar dapat bermanfaaat bagi masyarakat," katanya.

Baca juga : Tidak Disiplin, Sekda Iqbal Bakal Terapkan Sanksi Bagi ASN

Lebih lanjut Iqbal mengatakan, anggota BPRN diharapkan untuk selalu mempelajari atau mentaati aturan yang ada, baik yang dilahirkan pemerintah pusat ataupun kementerian maupun aturan dari pemerintah daerah

“Peningkatan wawasan dan pengetahuan, terutama terhadap peraturan dan aturan berlaku bisa menjadi pedoman dan tuntunan, sehingga dalam melaksanakan tugas mempunyai landasan agar tidak ada permasalahan dikemudian hari,” tukasnya.

Sementara Ketua PABPDSI Tanah Datar Masnaidi mengatakan salah tugas dari BPD adalah untuk menggali aspirasi dan menampung aspirasi, serta menyalurkan aspirasi masyarakat serta melakukan pengawasan pembangunan di nagari dan diharapkan saling bersinergi dengan pemerintahan nagari.

"Organisasi ini murni lahir bukan untuk tandingan bagi organisasi masyarakat lainnya. Tetapi hadir, guna membangun kerjasama, sinergitas dan kolaborasi dengan pemerintah nagari, sehingga mampu mendorong serta mendukung proses perencanaan pembangunan di nagari," ujar Masnaidi.

Ia pun berharap kepada  43 pengurus kecamatan PABPDSI Tanah Datar  periode 2022- 2027 yang telah dikukuhnya itu,  agar terus berupaya mewujudkan pemerintahan nagari yang lebih baik, melalui ide dan program secara profesional serta partisipatif.

"PABPDSI ini berdiri pada tanggal 25 November 2020, sudah terdaftar Kementrian Hukum dan HAM. Insha allah, akan memberikan hal positif bagi pembangunan di nagari," pungkasnya.

(damara)