Rakor Tingkat Menteri Satgas RR Pascabencana, Eka Putra Huntara di Tanah Datar Siap 100 Persen

Rakor tersebut menegaskan komitmen pemerintah pusat dalam mempercepat proses rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di tiga provinsi terdampak. Satgas RR difokuskan pada pemulihan layanan dasar masyarakat, pemulihan sosial ekonomi, serta pengurangan risiko bencana secara terukur dan berkelanjutan.

Dalam pertemuan itu juga dipaparkan rencana pembangunan Hunian Sementara (Huntara) dan Hunian Tetap (Huntap) sebagai bagian dari percepatan penanganan dampak bencana.

Untuk wilayah Sumatera Barat, tercatat usulan pembangunan Huntara sebanyak 732 unit. Dari jumlah tersebut, 721 unit telah selesai dibangun.

Baca juga : Eka Putra TSR ke Masjid Jihad Kawai Tanah Datar yang Telah Jadi Pusat Layanan Sosial Sediakan Ambulans Gratis

Sementara itu, untuk pembangunan Huntap, dari total 3.750 unit yang diusulkan, sebanyak 817 unit saat ini dalam proses pembangunan.

Langkah ini menjadi bagian dari strategi nasional dalam mempercepat pemulihan kawasan terdampak bencana, sekaligus memastikan masyarakat mendapatkan hunian yang layak dan aman.

Usai mengikuti Rakor, Eka Putra menyampaikan bahwa pembangunan Huntara bagi korban bencana hidrometeorologi yang terjadi pada akhir November 2025 di Kabupaten Tanah Datar telah rampung 100 persen.

“Alhamdulillah, dari 66 unit Huntara yang tersebar di tiga lokasi seluruhnya telah selesai dibangun dan sudah dimanfaatkan oleh masyarakat terdampak bencana,” ujar Eka Putra.

Selain itu, sebanyak 82 warga terdampak juga telah memanfaatkan Dana Tunggu Hunian (DTH) sebagai bentuk dukungan pemerintah selama masa transisi menuju hunian tetap.

Baca juga : Mahasiswa UPN Bukittinggi Tuntaskan KKN di Batipuh Selatan, Fokus Pemulihan Pascabencana

Untuk pembangunan hunian tetap, Pemerintah Kabupaten Tanah Datar saat ini tengah membangun Huntap Terpadu di Ladang Laweh, Kecamatan Rambatan.

Pembangunan Huntap tersebut diharapkan menjadi solusi jangka panjang bagi warga terdampak bencana, sekaligus bagian dari upaya pengurangan risiko bencana melalui penataan kawasan yang lebih aman dan terencana.

Dengan percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi ini, pemerintah menargetkan pemulihan kehidupan masyarakat terdampak bencana dapat berjalan lebih cepat, terarah, dan berkelanjutan.

damara