Tanah Datar Satu-satunya Kabupaten/Kota di Sumbar yang Terima Penghargaan dari Menteri Keuangan

HORIZONE - Pemerintah Kabupaten Tanah Datar menerima penghargaan dari Menteri Keuangan (Menkeu) Republik Indonesia atas capaiannya 10 kali Berturut-turut Menerima Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dalam Pelaporan Keuangan. 

Kabupaten Tanah Datar merupakan satu-satunya kabupaten dan kota di Provinsi Sumatera Barat yang mendapat penghargaan dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia bersama Provinsi Sumatera Barat menerima penghargaan yang sama kategori Provinsi.

Penghargaan ini diserahkan Menkeu Sri Mulyani diterima Bupati Tanah Datar Eka Putra, Kamis (22/9/2022) pada acara Rakernas Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Tahun 2022 di Gedung Dhanapala Kementerian Keuangan Jakarta.  

Di kesempatan itu Bupati Eka Putra mengatakan, meskipun berat pemerintah daerah akan terus berupaya mempertahankan WTP dan berharap kerjasama OPD untuk mendukung agar selalu tertib dalam pelaporan keuangan. 

“Sekarang ini kita sudah ke 11 kali menerima opini WTP, bagaimana ini ke depan terus berlanjut, sesuai pesan Menkeu disamping mengucapkan selamat ia juga berharap Tanah Datar mempertahankan dan jangan berpuas diri,” kata Eka. 

Bupati Eka Putra juga menyampaikan rasa bangga bisa menerima langsung penghargaan tersebut dari Menteri Sri Mulyani dan berterima kasih atas dukungan seluruh Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) dan instansi terkait di Tanah Datar.

"Ini prestasi kita semua karena ini bisa dicapai berkat kerja keras dan dukungan semua pihak di Tanah Datar. Sehingga prestasi menjadi satu-satunya yang meraih penghargaan ini di Sumatera Barat dari 19 kabupaten/ kota serta menjadi salah satu dari 38 kabupaten di Indonesia yang langsung diundang menerima penghargaan," tukasnya.

Sementara itu Menteri Keuangan Sri Mulyani pada rakor yang bertemakan, “Mengawal Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja untuk Pulih Lebih Cepat, Bangkit Lebih Kuat tersebut menyampaikan ucapan selamat kepada Kementerian, Lembaga, Pemerintahan Provinsi, Kabupaten dan Kota atas pencapaian WTP minimal 5 kali, 10 kali dan 15 kali berturut-turut. 

“Rakernas ini juga bertujuan memberikan apresiasi atas capaian WTP, mewujudkan penguatan kualitas dan akuntabilitas keuangan dan kinerja pemerintah, meningkatkan awareness dan menjaga komitmen serta kesamaan langkah dalam percepatan pemulihan dan kebangkitan ekonomi nasional,” ucapnya. 

Baca juga : Tingkatkan Progul Bajak Gratis, Eka Putra Kunjungi Wamenaker RI

Sri Mulyani menyebutkan pencapaian WTP tersebut tidak semata-mata dari hasil audit BPK saja, namun bagaimana APBN dan APBD itu bermanfaat instrumen keuangan pusat dan daerah dalam memecahkan masalah yang dihadapi oleh bangsa dan negara Indonesia. 

“Tahun ini kita mencatat banyak kementerian, lembaga dan pemerintah daerah yang mendapat WTP, kalau untuk daerah 92,25 persen naik dari tahun sebelumnya 89,7 persen atau 500 pemerintah daerah mendapat WTP, sementara untuk pusat 83 dari 87 Laporan Keuangan Kementerian dan Lembaga (LKKL) yang mendapatkan WTP,“ ucapnya. 

(damara)