Wagub Sumbar Vasko Ruseimy Minta OPD Proaktif Jemput Program Strategis Nasional untuk Percepat Pembangunan

Arahan tersebut disampaikan Vasko saat memimpin rapat koordinasi bersama seluruh kepala OPD di Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Sumatera Barat, Rabu (13/5/2026).

Menurut Vasko, pemerintah daerah tidak bisa lagi hanya menunggu program dari pemerintah pusat, tetapi harus bergerak cepat menyiapkan berbagai dukungan dan proposal usulan yang matang agar Sumbar memperoleh prioritas dalam pelaksanaan program nasional.

“Pembangunan daerah tidak dapat dilakukan sendiri-sendiri. Dibutuhkan sinergi yang erat, kolaborasi multipihak, serta gerak bersama antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dunia usaha, akademisi, masyarakat, dan seluruh pemangku kepentingan. Karena itu, kita harus lebih proaktif,” tegasnya.

Ia menilai keterlibatan aktif dalam mendukung PSN dan PKPN menjadi langkah strategis untuk mengakselerasi pembangunan Sumbar, terutama di tengah keterbatasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan tingginya kebutuhan pembangunan di berbagai sektor.

Vasko juga menekankan bahwa paradigma pembangunan nasional kini telah berubah. Menurutnya, daerah yang memiliki kesiapan matang akan lebih diprioritaskan oleh pemerintah pusat dibanding daerah yang hanya menyampaikan kebutuhan tanpa dukungan perencanaan yang jelas.

“Kalau kita ingin lebih banyak program pusat masuk ke Sumbar, maka kesiapan daerah harus ditunjukkan sejak awal, mulai dari konsep, skema rancangan dukungan lintas sektor, hingga usulan proposal yang terukur,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Sumatera Barat, Zefnihan, mengatakan Pemprov Sumbar segera membentuk kelompok kerja khusus untuk mendukung percepatan pelaksanaan program strategis nasional di daerah.

Menurutnya, setiap program nantinya akan memiliki OPD pengampu utama yang didukung OPD lintas sektor, termasuk melibatkan pemerintah kabupaten dan kota di Sumbar.

“Ini bukan gerakan parsial, tetapi gerakan kolektif dan kolaboratif antara provinsi dan kabupaten/kota dalam mendukung program strategis nasional,” kata Zefnihan.

Ia menambahkan, sesuai arahan Wakil Gubernur, rancangan skema kerja dan bentuk dukungan ditargetkan rampung pada akhir Mei 2026. Selanjutnya, seluruh usulan akan dikemas dalam bentuk proposal dan diajukan ke pemerintah pusat melalui Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

Langkah tersebut dilakukan agar Sumatera Barat memiliki peluang lebih besar memperoleh program nasional pada tahun 2027 mendatang.

“Target kita jelas, Mei ini seluruh proposal usulan sudah masuk ke pusat sehingga pada 2027 nanti semakin banyak program nasional yang bisa dibawa ke Sumbar,” ujarnya.

Pemprov Sumbar juga memastikan dukungan yang disiapkan tidak hanya mencakup program pembangunan fisik, tetapi juga program nonfisik. Karena itu, seluruh OPD diminta segera memetakan kebutuhan sesuai bidang tugas masing-masing untuk kemudian diintegrasikan dalam proposal pengajuan ke pemerintah pusat.

red-ril