Konsisten Meningkat, Pemprov Sumbar Raih Predikat A- dalam Evaluasi Reformasi Birokrasi 2025

Berdasarkan hasil evaluasi terbaru dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Pemprov Sumbar sukses meraih **Indeks Reformasi Birokrasi Tahun 2025 sebesar 89,32 dengan predikat A-**.

Capaian membanggakan ini resmi tertuang dalam Surat Kementerian PANRB Nomor B/318/RB.06/2026 perihal Hasil Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tahun 2025.

Merespons capaian tersebut, Gubernur Sumbar, Mahyeldi Ansharullah, menegaskan bahwa lompatan indeks ini merupakan buah dari kerja keras dan kolaborasi seluruh perangkat daerah. Tujuannya tak lain adalah membangun tata kelola pemerintahan yang profesional, efektif, dan berorientasi pada pelayanan publik.

"Alhamdulillah, capaian ini menjadi bukti bahwa komitmen perbaikan birokrasi di Sumatera Barat terus berjalan secara konsisten. Reformasi birokrasi bukan sekadar mengejar angka, tetapi bagaimana menghadirkan pelayanan yang benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat," ujar Mahyeldi di Padang, Jumat (29/5/2026).

Mahyeldi menambahkan, reformasi birokrasi yang ideal harus melahirkan sistem pemerintahan yang adaptif, bersih, akuntabel, serta responsif terhadap kebutuhan masyarakat sekaligus dunia usaha.

Ke depan, Pemprov Sumbar berkomitmen untuk terus mempercepat transformasi digital pemerintahan dan memperkuat budaya kerja kolaboratif.

"Capaian ini harus menjadi motivasi seluruh jajaran untuk menjaga kepercayaan masyarakat. Tujuan akhirnya adalah menghadirkan pemerintahan yang berdampak dan memberi kemudahan bagi publik," tutur Mahyeldi sembari mengapresiasi kinerja ASN dan dukungan masyarakat Sumbar.

Peningkatan kualitas birokrasi di ranah Minang ini bukan instan, melainkan hasil dari peta jalan (roadmap) yang terukur. Kepala Biro Organisasi Setdaprov Sumbar, Dina Febriyanti, menjelaskan bahwa dalam lima tahun terakhir, tren Indeks RB Sumbar menunjukkan grafik yang sangat positif.

"Peningkatan ini menunjukkan bahwa pelaksanaan reformasi birokrasi di Sumatera Barat berjalan secara berkelanjutan dan semakin berkualitas dari tahun ke tahun," urai Dina.

Lebih lanjut, Dina memaparkan sejumlah indikator sektoral yang berhasil mendongkrak nilai capaian Pemprov Sumbar pada evaluasi tahun 2025 ini. Beberapa di antaranya bahkan mencatatkan angka yang nyaris sempurna, seperti:

* Indeks Reformasi Hukum: 97,14
* Indeks Tata Kelola Pengadaan: 94,15
* Tingkat Kepatuhan Standar Pelayanan Publik: 91,65
* Tingkat Digitalisasi Arsip: 89,72
* Survei Kepuasan Masyarakat: 85,53

Dina optimistis, rapor hijau dari Kemenpan RB ini akan menjadi bahan bakar bagi Pemprov Sumbar untuk terus melahirkan inovasi pelayanan publik yang transparan, efektif, dan berorientasi pada hasil nyata bagi masyarakat luas.

red-ril