Kota Padang Jadi Pilot Project Nasional Digitalisasi Bansos, Siap Diluncurkan Oktober 2026
HORIZONE - Kota Padang resmi ditunjuk sebagai daerah percontohan (pilot project) program digitalisasi bantuan sosial (bansos) oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Penunjukan ini menjadi langkah strategis pemerintah pusat dalam mempercepat transformasi digital layanan publik, khususnya dalam penyaluran bantuan sosial yang lebih tepat sasaran.
Kepastian tersebut ditandai dengan kunjungan Tim Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah lintas kementerian dalam agenda koordinasi bersama Wakil Wali Kota Padang, Maigus Nasir, di kediaman resmi wali kota, Jumat (24/4/2026).
Dalam pertemuan itu turut hadir Direktur Jenderal Dukcapil Kemendagri, Teguh Setyabudi, Asisten Deputi Koordinasi Administrasi Wilayah dan Kependudukan Kemenko Polkam, Kartika Adi Putranta, serta Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Barat, Mohamad Abdul Majid Ikram, bersama perwakilan BI Pusat dan Kemenpan RB.
Maigus Nasir menyampaikan apresiasi atas kepercayaan pemerintah pusat yang menunjuk Kota Padang sebagai pilot project. Menurutnya, digitalisasi bansos menjadi solusi konkret terhadap persoalan klasik penyaluran bantuan, yakni ketidaktepatan data penerima.
“Permasalahan utama selama ini ada pada data. Ada yang tercatat miskin padahal tidak, dan sebaliknya yang benar-benar membutuhkan justru tidak terdata. Melalui digitalisasi ini, kita harapkan bantuan tersalurkan lebih tepat sasaran,” ujarnya.
Ia menambahkan, pemerintah kota akan menyiapkan agen-agen layanan yang dibekali pelatihan dan sosialisasi intensif. Selain itu, dukungan infrastruktur digital serta kesiapan tim teknis juga menjadi fokus utama sebelum implementasi penuh.
Pemerintah Kota Padang menargetkan peluncuran resmi program digitalisasi bansos pada Oktober 2026. Saat ini, berbagai tahapan persiapan terus dimatangkan, mulai dari validasi data, penguatan sistem digital, hingga edukasi masyarakat.
Dirjen Dukcapil, Teguh Setyabudi, menegaskan bahwa program ini dirancang untuk meningkatkan akurasi, efisiensi, serta akuntabilitas dalam penyaluran bantuan sosial.
Ia juga mengapresiasi kesiapan Kota Padang dari sisi administrasi kependudukan. Dari sekitar 961 ribu wajib KTP, sebanyak 99,16 persen telah melakukan perekaman. Sementara itu, aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) telah melampaui 34 persen—tertinggi di Sumatera Barat.
“Capaian ini menjadi modal penting dalam mendukung implementasi digitalisasi bansos yang terintegrasi dan berbasis data yang valid,” katanya.
Penunjukan Kota Padang sebagai pilot project diharapkan menjadi model nasional dalam reformasi sistem penyaluran bantuan sosial berbasis digital. Dengan integrasi data kependudukan dan teknologi, pemerintah optimistis program bansos ke depan akan lebih transparan, tepat sasaran, dan berkelanjutan.
red-ril
What's Your Reaction?
