Rapat Pengurus APKASI Bahas Koperasi Merah Putih hingga Pemotongan Anggaran Desa
HORIZONE - Dewan Pengurus Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) menggelar rapat pengurus yang dirangkaikan dengan kegiatan santunan anak yatim dalam rangka mengisi kegiatan Ramadan 1447 Hijriah. Pertemuan tersebut membahas berbagai persoalan strategis di daerah, mulai dari program Koperasi Merah Putih hingga pemotongan anggaran desa dan mekanisme transfer ke daerah.
Rapat Dewan Pengurus APKASI masa bakti 2025–2030 tersebut digelar di Raffles Jakarta, Kamis (5/3/2026). Kegiatan ini dihadiri langsung oleh Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian serta Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto.
Wakil Sekretaris Jenderal APKASI yang juga Bupati Tanah Datar, Eka Putra, menyampaikan bahwa sejumlah isu penting daerah dibahas secara bersama oleh para kepala daerah dalam rapat tersebut.
“Ya, salah satu pembahasan kami menyangkut program Koperasi Merah Putih, pemotongan anggaran desa, serta transfer ke daerah (TKD) yang dilakukan secara bertahap oleh pemerintah pusat,” ujarnya di sela kegiatan.
Baca juga : Prevalensi Stunting Tanah Datar Naik Jadi 26,9 Persen, Wabup Ahmad Fadly Minta Aksi Nyata di Lapangan
Menurut Eka Putra, APKASI berkomitmen mendukung seluruh program Presiden Republik Indonesia di daerah. Salah satu program yang mendapat perhatian adalah pembentukan Koperasi Merah Putih di setiap desa.
Ia menilai program tersebut memiliki tujuan yang baik untuk memperkuat perekonomian masyarakat melalui sistem usaha bersama yang melibatkan warga desa atau nagari sebagai anggota koperasi.
“Program Koperasi Merah Putih ini sangat bagus karena beranggotakan masyarakat desa atau nagari dan dikelola secara gotong royong untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Artinya, dengan adanya koperasi ini nantinya masyarakat sendiri yang akan menentukan arah usaha mereka,” jelasnya.
Selain itu, dalam rapat yang turut dihadiri Mendagri dan Menteri Desa tersebut juga dibahas persoalan pemotongan anggaran desa atau nagari serta mekanisme transfer dana ke daerah yang dilakukan secara bertahap oleh pemerintah pusat.
Eka Putra menyebutkan persoalan tersebut menjadi perhatian penting karena berkaitan langsung dengan keberlangsungan pembangunan di daerah.
Ia mengungkapkan, pemotongan anggaran desa atau nagari yang cukup signifikan saat ini berdampak pada berbagai program pembangunan di tingkat desa.
“Bahkan di beberapa daerah ada yang belum mampu membayar gaji kepala desa dan perangkatnya. Tentu kondisi ini akan berpengaruh terhadap jalannya pembangunan di desa atau nagari,” ungkapnya.
Menurutnya, kondisi tersebut juga hampir serupa dengan mekanisme transfer ke daerah (TKD) yang dilakukan secara bertahap, sehingga perencanaan pembangunan di daerah menjadi kurang maksimal.
damara
What's Your Reaction?
