Sering Rem Blong, Pemkab Tanah Datar Dorong Pembatasan Jam Operasional Truk di Jalur Padang Panjang–Bukittinggi

Merespons trauma mendalam warga, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tanah Datar bergerak cepat mencari solusi konkret demi menekan angka kecelakaan lalu lintas (laka lantas) di jalur nadi transportasi Sumatera Barat tersebut.

Sebagai langkah nyata, Wakil Bupati Tanah Datar, Ahmad Fadly menggelar rapat koordinasi khusus terkait mitigasi risiko kecelakaan bersama Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Kelas II Sumbar dan Dinas Perhubungan (Dishub) Sumbar pada Selasa (9/6/2026).

Dalam pertemuan strategis tersebut, Wabup Ahmad Fadly melemparkan salah satu poin krusial, yakni usulan regulasi pembatasan jadwal operasional untuk jenis kendaraan tertentu yang melintasi jalur rawan tersebut.

"Kehadiran kami di sini untuk menyampaikan kondisi ruas jalan Padang Panjang–Bukittinggi yang hampir setiap tahun terjadi kecelakaan. Salah satu usulan yang kami sampaikan adalah pembatasan jadwal operasional kendaraan tertentu," ujarnya.

Bak gayung bersambut, usulan tegas dari Pemkab Tanah Datar ini langsung mendapatkan lampu hijau dari pihak otoritas transportasi darat.

"Alhamdulillah, usulan tersebut disambut baik. Harapannya, akan ada pembahasan lanjutan dengan melibatkan lebih banyak pihak terkait sehingga dapat menghasilkan solusi terbaik bagi kenyamanan dan keselamatan masyarakat," tambahnya.

Ahmad Fadly menegaskan bahwa tingginya mobilitas harian di jalur Padang Panjang–Bukittinggi membuat penanganan keselamatan tidak bisa ditunda lagi. Menurutnya, ini adalah tanggung jawab bersama antara pemerintah daerah, pusat, penegak hukum, dan stakeholder terkait.

Selain pembatasan jam operasional, pertemuan tersebut merumuskan sejumlah langkah mitigasi jangka pendek dan jangka panjang yang akan segera dieksekusi di lapangan, di antaranya Peningkatan rambu-rambu lalu lintas di titik rawan, pemasangan marka jalan yang lebih jelas dan tegas, penambahan fasilitas keselamatan jalan (seperti jalur penyelamat), penguatan sistem pengawasan ketat pada titik-titik dengan tingkat kerawanan tinggi.

Fadly juga mendesak dilakukannya pemetaan komprehensif berbasis data lapangan agar kebijakan yang diambil tepat sasaran dan berdampak berkelanjutan.

Merespons urgensi tersebut, Kepala BPTD Kelas II Sumatera Barat, Deddy Gusman, menyatakan komitmen penuhnya untuk mendukung penuh langkah preventif Pemkab Tanah Datar.

"Insya Allah, kami mendukung sepenuhnya apa yang menjadi harapan Wakil Bupati Tanah Datar. Saat ini kami juga terus melakukan berbagai upaya antisipatif secara komprehensif agar kecelakaan tidak kembali terjadi, termasuk dengan menempatkan berbagai fasilitas keselamatan lalu lintas di lokasi tersebut," jelasnya.

Pihak BPTD berjanji akan memperkuat koordinasi teknis, melakukan evaluasi menyeluruh terhadap fasilitas perlengkapan jalan, serta menyusun rekomendasi penanganan berdasarkan kondisi aktual di lapangan.

Senada dengan Deddy, Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Sumbar, Dedy Diantolani, menegaskan bahwa aspek keselamatan transportasi di jalur strategis ini adalah prioritas utama provinsi.

"Berbagai upaya preventif akan terus dilakukan guna menekan angka kecelakaan lalu lintas serta meningkatkan kenyamanan pengguna jalan," pungkas Dedy Diantolani.

damara