Pemko Padang Panjang Targetkan WTP ke-10, Perkuat Transparansi LKPD 2025 dan Digitalisasi Keuangan
HORIZONE – Pemerintah Kota Padang Panjang menegaskan komitmennya dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah seiring dimulainya pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025 oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Komitmen tersebut disampaikan Wali Kota Padang Panjang, Hendri Arnis, saat mengikuti entry meeting pemeriksaan LKPD secara virtual bersama Direktorat Jenderal Pemeriksaan Keuangan Negara V, Kamis (2/4/2026).
Hendri Arnis menyatakan optimisme pemerintah daerah dalam mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang telah diraih selama bertahun-tahun.
“Kami berkomitmen menjaga transparansi sebagai prinsip utama. Semoga pada 2026 ini kita dapat meraih WTP ke-10 secara berturut-turut,” ujarnya.
Baca juga : BPK Mulai Audit LKPD 2025 Tanah Datar, Targetkan Kembali Raih Opini WTP
Ia menegaskan bahwa Pemerintah Kota Padang Panjang siap mendukung penuh proses pemeriksaan dengan menjamin ketersediaan data dan akses informasi yang dibutuhkan oleh tim auditor.
Selain itu, seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) diminta untuk menyiapkan dokumen secara lengkap, tepat waktu, dan bersikap kooperatif selama proses audit berlangsung.
“Hindari keterlambatan penyampaian data dan ketidaksesuaian bukti transaksi. Ini penting untuk menjaga kualitas laporan keuangan,” tegasnya.
Tak hanya itu, Wali Kota juga menginstruksikan penguatan rekonsiliasi data keuangan, peningkatan sistem pengendalian internal, serta percepatan tindak lanjut atas temuan pemeriksaan tahun sebelumnya.
Sementara itu, Direktur Jenderal Pemeriksaan Keuangan Negara V, Widhi Widayat, menekankan pentingnya transformasi digital dalam pengelolaan keuangan daerah, khususnya melalui pemanfaatan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD RI).
Menurutnya, digitalisasi menjadi instrumen strategis dalam meningkatkan kualitas data, mencegah potensi penyimpangan, serta memperkuat transparansi dan akuntabilitas pengelolaan anggaran.
“Hasil pemeriksaan diharapkan dapat mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik, peningkatan Indeks Pembangunan Manusia, serta penurunan angka kemiskinan,” jelasnya.
Ia juga menyoroti pentingnya koordinasi lintas pemangku kepentingan, termasuk peran DPRD dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap penggunaan anggaran daerah.
Dengan berbagai langkah tersebut, Pemerintah Kota Padang Panjang menargetkan tidak hanya mempertahankan opini WTP, tetapi juga meningkatkan kualitas tata kelola keuangan yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat.
red-ril
What's Your Reaction?
