Pemko Payakumbuh Raih Opini WTP 12 Kali Berturut-turut dari BPK RI

Penghargaan prestisius ini diserahkan langsung di Kantor BPK RI Perwakilan Sumatera Barat, Padang, pada Jumat (29/5/2026). Capaian ini menjadi modal krusial guna memastikan anggaran daerah dikelola secara transparan, akuntabel, dan tepat sasaran demi kesejahteraan masyarakat.

Wali Kota Payakumbuh, Zulmaeta, hadir langsung menerima Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) tersebut. Ia didampingi oleh Sekretaris Daerah Rida Ananda, Asisten III Ifon Satria Chan, Kepala Badan Keuangan Daerah Andri Narwan, serta Inspektur Syahril.

Zulmaeta menegaskan bahwa opini WTP ini bukan sekadar penghargaan administratif di atas kertas, melainkan instrumen penting untuk memperkuat kepercayaan publik (public trust).

“Alhamdulillah, predikat WTP yang ke-12 berturut-turut ini menjadi bukti bahwa Pemko Payakumbuh fokus dan serius bekerja untuk membangun Kota Payakumbuh menjadi lebih baik,” ujar Zulmaeta.

Menurutnya, tata kelola keuangan yang sehat berbanding lurus dengan optimalisasi program pembangunan dan kualitas pelayanan publik di lapangan. Ia juga menyampaikan apresiasi mendalam kepada seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) serta tim auditor BPK RI yang kooperatif selama proses audit interim.

“Kami berharap capaian ini semakin memperkuat kerja sama seluruh pihak—baik DPRD, Forkopimda, maupun masyarakat—dalam mewujudkan pengelolaan anggaran yang berpihak kepada kepentingan rakyat,” tambahnya.

Apresiasi tinggi juga datang dari pihak auditor. Kepala BPK RI Perwakilan Sumatera Barat, Sudarminto Eko Putra, menyebut Payakumbuh sebagai salah satu daerah yang paling disiplin dan konsisten dalam menyerahkan LKPD tepat waktu setiap tahunnya.

Selain konsistensi meraih WTP, Pemko Payakumbuh juga mencatatkan performa luar biasa dalam penyelesaian rekomendasi berbasis audit.

"Payakumbuh termasuk yang cepat menyerahkan LKPD setiap tahunnya. Dengan sudah 12 kali meraih WTP, ini merupakan prestasi yang cukup bagus. Kami mengapresiasi komitmen perbaikan Pemko hingga mencapai angka tindak lanjut 83,47 persen,” kata Sudarminto.

Meski memberikan rapor hijau, Sudarminto tetap mengingatkan jajaran kepala daerah untuk tidak lengah. Ia menekankan pentingnya penguatan fungsi pengawasan internal dan kepatuhan regulasi di setiap lini OPD.

"Pimpinan daerah harus terus mengingatkan setiap OPD agar patuh terhadap administrasi keuangan, selalu mengacu pada aturan yang berlaku, dan disiplin dalam menggunakan anggaran," pungkas Kepala BPK Sumbar tersebut.

Menanggapi hal itu, Wali Kota Zulmaeta langsung menginstruksikan seluruh jajaran OPD di lingkungan Pemko Payakumbuh untuk segera menindaklanjuti sisa rekomendasi konstruktif dari BPK demi menjaga kualitas transparansi keuangan negara di masa depan.

red-ril