RAKORDA BKKBN Sumbar 2026: Perkuat Program Bangga Kencana dan Percepatan Penurunan Stunting

Kegiatan strategis yang berlangsung di Auditorium Gubernur Sumatera Barat ini menjadi bagian dari upaya memperkuat sinergi kebijakan sekaligus mempercepat implementasi program prioritas nasional menuju Indonesia Emas 2045.

Rakorda dihadiri berbagai pemangku kepentingan lintas sektor, termasuk Ketua TP-PKK Kabupaten Solok Selatan, Erniati Khairunas, yang hadir bersama Kepala DP2KB serta perwakilan Baznas Solok Selatan.

Forum ini menjadi momentum penting untuk mengevaluasi capaian kinerja tahun 2025 sekaligus merumuskan langkah strategis ke depan dalam pembangunan keluarga dan kependudukan di daerah.

Baca juga : Musrenbang RKPD 2027 Padang Panjang Dimulai, Fokus Pemulihan Pascabencana dan Penguatan Ketahanan Kota

Fokus utama Rakorda diarahkan pada transformasi pembangunan keluarga melalui penguatan implementasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG), khususnya bagi ibu hamil, ibu menyusui, serta balita non-PAUD atau dikenal dengan konsep MBG 3B.

Selain itu, Rakorda juga menekankan integrasi berbagai program unggulan Kemendukbangga/BKKBN, seperti GENTING (Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting), TAMASYA, GATI, dan SI DAYA. Program-program ini diharapkan mampu memberikan dampak nyata dalam peningkatan kualitas keluarga sekaligus mempercepat penurunan angka stunting di Sumatera Barat.

Dalam kesempatan tersebut, Erniati Khairunas menegaskan bahwa keterlibatan TP-PKK dalam Rakorda merupakan bentuk komitmen untuk memperkuat peran keluarga sebagai fondasi utama pembangunan.

“TP-PKK siap bersinergi dengan seluruh pihak dalam mengakselerasi program prioritas, khususnya yang berkaitan dengan peningkatan gizi ibu dan anak serta pencegahan stunting,” ujarnya.

Baca juga : Menkum Supratman Kunjungi Kota Pariaman, Perkuat Sinergi dan Resmikan Posbankum Se-Sumbar

Ia juga menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam memastikan program-program tersebut dapat berjalan efektif hingga ke tingkat keluarga.

Melalui Rakorda ini, diharapkan tercipta keselarasan kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah, serta penguatan implementasi program yang berdampak langsung terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia menuju visi Indonesia Emas 2045.

red-ril