Wawako Pariaman Tegaskan Layanan Kesehatan Tanpa Diskriminasi, Dorong Implementasi HAM bagi Tenaga Medis

Wakil Wali Kota Pariaman, Mulyadi, menekankan bahwa seluruh masyarakat berhak mendapatkan pelayanan kesehatan yang setara tanpa memandang latar belakang sosial, ekonomi, suku, maupun agama.

“Tidak ada bedanya pasien BPJS maupun pasien mandiri. Tidak boleh ada petugas yang membeda-bedakan kualitas layanan berdasarkan status sosial atau ekonomi. Semua pasien harus dilayani dengan baik dan berhak mendapatkan layanan yang berkualitas, ramah, serta manusiawi,” ujar Mulyadi.

Pernyataan tersebut disampaikan saat membuka kegiatan “Penguatan Kapasitas HAM bagi ASN di Lingkungan Dinas Kesehatan Kota Pariaman” yang digelar oleh Kementerian Hak Asasi Manusia Republik Indonesia di Aula Balaikota Pariaman, Kamis (9/4/2026).

Menurut Mulyadi, tenaga kesehatan memiliki peran strategis sebagai garda terdepan dalam pelayanan publik. Tugas mereka tidak hanya memberikan pengobatan secara medis, tetapi juga menghadirkan pendekatan yang humanis kepada pasien.

Ia menegaskan bahwa kesehatan merupakan hak dasar manusia yang dijamin oleh konstitusi, sehingga setiap layanan kesehatan harus berlandaskan prinsip penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan HAM.

“Kesehatan adalah hak dasar manusia. Karena itu, pelayanan kesehatan harus berorientasi pada nilai-nilai kemanusiaan,” tegasnya.

Lebih lanjut, Mulyadi mengajak seluruh jajaran Dinas Kesehatan Kota Pariaman, termasuk rumah sakit dan puskesmas, untuk menjadi institusi yang menjunjung tinggi nilai-nilai HAM.

Ia berharap pelayanan yang diberikan tidak hanya meningkatkan kesehatan fisik masyarakat, tetapi juga membangun kepercayaan publik terhadap pemerintah.

“Kita ingin pelayanan kesehatan yang tidak hanya menyembuhkan, tetapi juga memberikan rasa keadilan dan kemanusiaan bagi masyarakat,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Kementerian HAM Sumatera Barat, Dewi Nofyenti, menjelaskan bahwa penguatan kapasitas HAM ini ditujukan bagi ASN, khususnya tenaga medis dan kesehatan di kabupaten/kota se-Sumatera Barat.

Program ini juga menyasar masyarakat, komunitas, serta pelaku usaha guna mendorong penerapan nilai-nilai HAM dalam kehidupan sehari-hari.

Menurut Dewi, HAM memiliki posisi strategis dalam mendukung visi dan misi nasional, termasuk program ketahanan pangan, pemberian makanan bergizi gratis, serta penyelenggaraan sekolah rakyat.

“Dengan menerapkan nilai-nilai HAM dalam pelayanan kesehatan, kita mengedepankan martabat, hak, dan kewajiban sebagai warga negara, serta menjunjung tinggi kesetaraan tanpa diskriminasi,” jelasnya.

Baca juga : Pemprov Sumbar Fokus Transformasi Ekonomi Berbasis Investasi pada 2027, Dorong Hilirisasi dan Diversifikasi Sumber Ekonomi

Kegiatan ini turut dihadiri sejumlah pejabat daerah, di antaranya Asisten I Setdako Pariaman Elvis Chandra, staf ahli, kepala OPD, camat, serta jajaran Dinas Kesehatan dan puskesmas se-Kota Pariaman.

Melalui kegiatan ini, Pemko Pariaman berharap seluruh ASN dapat memperkuat komitmen dalam menghadirkan layanan kesehatan yang inklusif, setara, dan berorientasi pada HAM.

Dengan demikian, akses pelayanan kesehatan ramah HAM tanpa diskriminasi di Kota Pariaman dapat terwujud secara nyata dan berkelanjutan.

red-ril