Gubernur Sumatera Barat Paparkan Percepatan Rehabilitasi Pascabencana Sumbar, Butuh Dukungan Rp21,4 Triliun dari Pusat
HORIZONE - Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi Ansharullah, memaparkan langkah cepat pemerintah daerah dalam menyiapkan perencanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana yang melanda wilayah tersebut pada November 2025. Hal itu disampaikannya saat menerima kunjungan kerja Komisi I DPR RI dalam rangka masa reses di Sumbar.
Pertemuan antara pemerintah daerah dan rombongan DPR RI tersebut berlangsung di Gedung Sapta Marga Kodam I Bukit Barisan, Jumat (6/3/2026). Agenda ini menjadi momentum untuk berbagi informasi terkait kondisi daerah sekaligus menyerap aspirasi masyarakat pascabencana.
Dalam kesempatan itu, Mahyeldi menjelaskan bahwa Pemerintah Provinsi Sumbar bersama unsur Forkopimda langsung bergerak cepat sejak awal terjadinya bencana, termasuk menyiapkan dokumen perencanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana atau R3P.
“Alhamdulillah saat menghadapi musibah bencana pada November 2025 lalu, kami bersama Forkopimda Sumatera Barat dapat bergerak kompak sehingga penyiapan R3P bisa dilakukan dengan cepat,” ujar Mahyeldi.
Baca juga : Rapat Pengurus APKASI Bahas Koperasi Merah Putih hingga Pemotongan Anggaran Desa
Menurutnya, koordinasi intensif antarinstansi menjadi kunci utama percepatan penyusunan dokumen tersebut. Pemerintah daerah bahkan menyiapkan sistem dashboard perencanaan berbasis satu data untuk memastikan seluruh proses berjalan secara terintegrasi.
“Kami memiliki dashboard satu data perencanaan di Sumbar. Koordinasi juga kami lakukan secara intens, bahkan rapat bisa berlangsung dua kali sehari, pagi dan malam, agar proses perencanaan berjalan lebih cepat dan terarah,” jelasnya.
Dengan sistem tersebut, penyusunan dokumen R3P dapat diselesaikan dalam waktu relatif singkat sehingga tahapan rehabilitasi dan rekonstruksi dapat segera dilaksanakan di wilayah terdampak bencana.
Pemerintah Provinsi Sumbar juga berharap dukungan penuh dari pemerintah pusat guna mempercepat proses pembangunan pascabencana. Mahyeldi menyebut kebutuhan anggaran untuk rehabilitasi dan rekonstruksi di Sumbar mencapai Rp21,4 triliun.
“Kita berharap dukungan dana sebesar Rp21,4 triliun dari pemerintah pusat dapat membantu percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi di Sumatera Barat,” ungkapnya.
Mahyeldi juga menyampaikan bahwa dalam rapat bersama Ketua Satgas dan Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian disebutkan bahwa transfer ke daerah (TKD) yang sebelumnya direferensikan di tingkat pusat akan dikembalikan secara bertahap.
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Dave Akbarshah Fikarno Laksono, menyampaikan bahwa paparan pemerintah daerah memberikan gambaran penting bagi DPR RI dalam melihat langsung kondisi di lapangan.
Menurutnya, kunjungan kerja dalam masa reses menjadi kesempatan bagi anggota DPR untuk mendengar aspirasi masyarakat sekaligus memahami berbagai tantangan yang dihadapi daerah, termasuk dalam penanganan bencana.
Dave juga menyinggung perubahan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI yang dinilai menjadi tonggak penting dalam reformasi sistem pertahanan nasional. Perubahan regulasi tersebut dinilai membawa konsekuensi strategis dalam penataan organisasi, penguatan profesionalisme prajurit, serta peningkatan kemampuan menghadapi berbagai ancaman di era modern.
Selain ancaman militer, Dave menilai tantangan nonmiliter seperti bencana alam juga perlu mendapat perhatian serius dalam sistem pertahanan negara.
Ia berharap hasil kunjungan kerja tersebut dapat menjadi bahan penting bagi DPR RI dalam memperjuangkan berbagai kebutuhan daerah dalam pembahasan kebijakan di tingkat nasional.\
dmr-ril
What's Your Reaction?
