Peringati May Day 2026, Fadly Amran Dialog dengan Buruh FSPMI Padang Bahas Upah hingga Perlindungan Pekerja

Pertemuan tersebut menjadi forum komunikasi terbuka antara Pemerintah Kota Padang dan kalangan pekerja guna menyerap berbagai aspirasi terkait isu ketenagakerjaan, mulai dari regulasi, sistem pengupahan, outsourcing, hingga perlindungan tenaga kerja.

Turut hadir dalam pertemuan itu Penjabat Sekretaris Daerah Kota Padang Raju Minropa, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Ferri Erviyan Rinaldi, sejumlah kepala organisasi perangkat daerah (OPD), serta Ketua Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau Sumatera Barat (LKAAM Sumbar), Fauzi Bahar.

Dalam sambutannya, Fadly Amran menegaskan komitmen Pemerintah Kota Padang untuk terus membuka ruang komunikasi dengan seluruh elemen pekerja demi menciptakan hubungan industrial yang sehat dan berkeadilan.

“Pertemuan ini diharapkan dapat mewakili aspirasi pekerja secara keseluruhan. Pemerintah hadir untuk memastikan adanya keadilan antara pemberi kerja dan pekerja, serta menjamin hak-hak buruh terpenuhi sesuai regulasi,” ujar Fadly Amran.

Ia menilai momentum May Day menjadi kesempatan strategis untuk memperkuat sinergi antara pemerintah, pengusaha, dan pekerja dalam meningkatkan kesejahteraan buruh di Kota Padang.

Fadly juga menyampaikan bahwa Pemko Padang terus menjalankan berbagai program unggulan yang mendukung kesejahteraan masyarakat dan perlindungan pekerja, termasuk layanan kesehatan melalui BPJS Kesehatan gratis, dukungan pendidikan, hingga perlindungan pekerja rentan melalui BPJS Ketenagakerjaan.

Menurutnya, konsep Smart City yang dikembangkan Pemerintah Kota Padang tidak hanya berorientasi pada teknologi, tetapi juga mencakup aspek sosial, ekonomi, dan perlindungan tenaga kerja.

“Kami berharap prinsip keadilan dalam hubungan industrial terus terjaga melalui lembaga kerja sama tripartit sebagai jembatan antara buruh, pengusaha, dan pemerintah,” tambahnya.

Sementara itu, Ketua Konsulat FSPMI Kota Padang, Doni Rinaldi, menyampaikan sejumlah aspirasi pekerja, di antaranya percepatan pembentukan Dewan Pengupahan Kota Padang, evaluasi sistem outsourcing dan kontrak kerja, pengawasan pelaksanaan upah minimum, hingga perlindungan bagi pekerja informal.

Dialog May Day 2026 tersebut diharapkan mampu memperkuat kolaborasi antara pemerintah dan serikat pekerja dalam menciptakan iklim ketenagakerjaan yang adil, kondusif, dan berpihak pada kesejahteraan buruh di Kota Padang.

red-ril