Bupati Eka Putra Tekankan Pemberantasan KKN dalam Rakor dan Raker Pemkab Tanah Datar 2026

Rakor dan Raker tersebut dihadiri Ketua DPRD Tanah Datar Anton Yondra, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Kepala Kejaksaan Negeri Tanah Datar, Sekretaris Daerah, para asisten dan staf ahli bupati, pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD), camat, hingga wali nagari se-Kabupaten Tanah Datar. Kegiatan ini juga menghadirkan Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat Muhibuddin sebagai narasumber utama.

Dalam sambutannya, Bupati Eka Putra menegaskan bahwa pemberantasan KKN merupakan langkah strategis untuk meningkatkan kinerja pemerintahan sekaligus menjawab harapan masyarakat terhadap tata kelola yang bersih.

“Pemberantasan KKN bukan hanya bagian dari reformasi birokrasi, tetapi sudah menjadi keharusan untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berkeadilan,” ujar Eka Putra.

Ia menambahkan, komitmen tersebut harus diwujudkan melalui sinergi kuat antara pemerintah daerah, Forkopimda, hingga jajaran di tingkat kecamatan dan nagari. Menurutnya, kolaborasi lintas sektor menjadi kunci dalam menciptakan pemerintahan yang patuh hukum serta pelayanan publik yang optimal.

Selain itu, Eka Putra juga menekankan pentingnya peningkatan kualitas pelayanan publik sebagai bentuk nyata kehadiran pemerintah di tengah masyarakat.

“Pelayanan publik bukan sekadar tugas administratif, melainkan bentuk kehadiran pemerintah. Karena itu, kita harus terus bertransformasi menuju birokrasi yang efisien, transparan, dan akuntabel,” katanya.

Ia berharap seluruh perangkat daerah mampu menerjemahkan komitmen tersebut ke dalam tindakan nyata di setiap unit kerja, sehingga pelayanan yang diberikan semakin cepat, tepat sasaran, dan mampu meningkatkan kepuasan masyarakat.

Dalam kesempatan itu, Eka Putra juga menyampaikan bahwa kehadiran Kepala Kejati Sumbar diharapkan dapat memberikan pemahaman hukum sekaligus motivasi bagi seluruh aparatur dalam menjalankan tugas sesuai ketentuan yang berlaku.

“Kami berharap momentum ini dimanfaatkan untuk menambah wawasan, sehingga tidak ada pejabat, ASN, wali nagari, maupun perangkat lainnya yang tersangkut persoalan hukum,” pesannya.

Ia turut mengapresiasi peran institusi kejaksaan, khususnya Kejaksaan Negeri Tanah Datar, atas pendampingan yang selama ini diberikan dalam memastikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, termasuk pembekalan hukum bagi para wali nagari.

Sementara itu, Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat, Muhibuddin, dalam pemaparannya menekankan pentingnya penguatan sinergi antara kejaksaan dan pemerintah daerah guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel di Kabupaten Tanah Datar.

Kegiatan Rakor dan Raker ini diharapkan menjadi forum strategis untuk berbagi pengetahuan, memperkuat koordinasi, serta meningkatkan kualitas pelaksanaan program pembangunan daerah secara berkelanjutan.

damara